pasca pembatalan UUBHP

PASCAPEMBATALAN Undang-Undang Nomor 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) oleh Mahkamah Konstitusi (MK), sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) limbung.

Putusan pembatalan UU BHP membuat sejumlah pejabat perguruan tinggi negeri di Indonesia kecewa meski mereka harus menerima putusan itu. Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh misalnya sangat menyayangkan keputusan yang diambil MK tersebut. Kekecewaan Unsyiah ini bukan tanpa alasan mengingat universitas terbesar di Nanggroe Aceh Darussalam ini telah menyiapkan BHP sejak dua tahun silam. Menurut Rektor Unsyiah Darni Daud, pihaknya telah mengkaji semua administrasi dan persyaratan yang dibutuhkan bagi BHP.

Sejumlah pembahasan, pengkajian tim Unsyiah dilakukan hingga akhirnya disetujui pleno senat Unsyiah. ”Keputusan ini sangat menyedihkan. Kami telah menyiapkan semua hal yang berhubungan dengan BHP selama dua tahun lamanya. Semua energi dan waktu terkuras untuk menyiapkan BHP, tetapi semua itu kini hilang. Saya jadi bertanya apakah MK benar-benar mengerti tentang persoalan yang ada dalam dunia pendidikan di Indonesia,” kata Darni. Guna mempersiapkan semua persyaratan BHP, Unsyiah telah menggandeng Institut Pertanian Bogor (IPB) dan (Nuffic). Kedua instansi tersebut telah mengirimkan tenaga ahlinya. Bahkan Nuffic juga bersedia memberikan bantuan dana.

Kini setelah UU BHP dibatalkan, Darni tidak mengetahui apa status yang akan diberlakukan untuk perguruan tinggi, khususnya PTN. Padahal dia telah meyakini bahwa sesungguhnya BHP merupakan solusi paling tepat bagi permasalahan dunia pendidikan di Indonesia. Sebab, BHP memberikan kewenangan otonomi kampus dengan berbagai aspeknya. Pembatalan UU BHP menurutnya merupakan langkah ”maju-mundur” kebijakan pendidikan di Indonesia. ”Jika begini terus, dunia pendidikan kita tidak akan maju. Kita selalu maju-mundur dalam hal kebijakan pendidikan. Dengan dibatalkannya UU BHP saya belum tahu akan seperti apa masa depan pendidikan kita,” tambah Darni.

Sementara itu, Rektor Institut Sepuluh November (ITS) Surabaya Priyo Suprobo mengaku menghormati keputusan MK. Walaupun begitu, dia juga mengerti kenapa PTN, termasuk ITS, membutuhkan status BHP. Dengan status baru ini perguruan tinggi mendapatkan otonomi luas, baik di bidang akademis, sumber daya manusia (SDM), keuangan maupun manajemen lain. Tanpa adanya BHP, PTN akan lebih banyak bergantung kepada pemerintah. Dia mencontohkan, untuk SDM saja semua harus berasal dari pemerintah. PTN tidak bisa merekrut sendiri SDM yang mereka butuhkan. Adapun masalah keuangan, menurut Priyo, ada atau tidak adanya status BHP pemerintah tetap dituntut komitmennya untuk membiayai pendidikan.

Setidaknya 50 persen biaya minimal operasional pendidikan ditanggung pemerintah. Namun, menurut Priyo, biaya minimal operasional tiap PTN berbeda. ”Biaya operasional standar yang ada selama ini sangat minimalis. Dana yang diberikan pemerintah bukan untuk menjalankan perguruan tinggi dengan standar kelas dunia (world class),” kata Priyo. Meski sejumlah PTN mengaku menghormati keputusan MK, rasa kecewa yang muncul tidak bisa disembunyikan. Universitas Negeri Semarang (Unnes) sebagaimana dilansir Antara juga menyatakan hal serupa. Menurut Rektor Unnes, Sudijono Sastroatmodjo, pembatalan UU BHP akan membuat permasalahan baru dalam dunia pendidikan.

Kebingungan akan dihadapi PTN karena mereka saat ini harus berbalik ”arah”. Padahal sebelumnya mereka telah melangkah menuju arah yang ada dalam UU BHP. Sudijono mengibaratkan seluruh orang diarahkan berjalan ke utara dan sejumlah orang mungkin sudah sampai ke tempat tujuan. Namun, tiba-tiba jalan menuju tempat itu dihapuskan dan masalah baru pun muncul. Pihaknya juga mengakui telah mempersiapkan diri menjadi badan hukum pendidikan pemerintah (BHPP). Bahkan target telah dipasang, yaitu pada 2011 mendatang.

”Sampai saat ini kami masih menunggu petunjuk Menteri Pendidikan Nasional terkait langkah-langkah yang dilakukan menyusul pembatalan UU BHP. Karena itu kami belum berani berkomentar lebih jauh,” katanya.
Sementara itu, Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Sudjarwadi mengatakan keputusan MK merupakan acuan formal yang berlaku dan akan diikuti. Menurut dia, sejak didirikan, UGM selalu melakukan penyesuaian tata kelola dengan peraturan yang berlaku agar nilai-nilai UGM dapat diaktualisasikan seoptimal mungkin meski dalam keterbatasan yang ada. Untuk mencari tata kelola pembatalan UU BHP, pihaknya akan berkonsultasi dan berdiskusi dengan pihak terkait.

”UGM bersama tujuh PT BHMN (Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara), Dikti, dan Diknas mencari penyesuaian yang optimal untuk memenuhi peningkatan mutu berkelanjutan,” kata Sudjarwadi dalam pesan singkatnya. Saat ini ada 7 PTN yang telah menjadi PT BHMN. Status BHMN pada sejumlah PTN sudah ada sejak 2004–2005, sedangkan UU BHP baru diterbitkan pada 2009. Dengan adanya pembatalan UU BHP, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) akan menyiapkan peraturan pengganti sebagai dasar hukum penerapan BHMN sehingga tidak ada kekosongan akibat dibatalkannya UU BHP ini. Kemendiknas akan mengkaji terlebih dahulu peraturan pengganti yang sesuai. Jika hanya diperlukan peraturan menteri atau peraturan pemerintah, dapat segera disosialisasikan.

Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal mengatakan, saat ini pihaknya sudah tidak dalam posisi memperdebatkan penting atau tidak BHP. Setelah ada keputusan MK, Kemendiknas akan mematuhinya dan menjalankannya dengan baik. Untuk menjalankan keputusan MK itu, pihaknya akan melihat kembali semua peraturan yang merujuk pada UU BHP. Baik itu berupa peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri atau yang lainnya serta turunan dari peraturan-peraturan tersebut. ”Akan kita revisi semuanya,” kata Fasli. Dengan pembatalan UU BHP ini, secara tidak langsung posisi BHMN juga mulai goyah.

Untuk itu, Senin (5/4/2010),Kemendiknas rencananya akan mengumpulkan semua perguruan tinggi. Dalam pertemuan itu rencananya akan dibahas formula yang tepat pascapembatalan UU BHP ini. ”Kami bersama BHMN, PTN, sekolah tinggi, institut, dan lainnya akan mencari solusi. Setelah itu akan kami umumkan hasilnya,” tambah Fasli.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s