Mengurai Masalah Guru hingga Pembangunan Karakter Bangsa

Komite Pendidikan akan menggelar rapat sebulan sekali untuk memecahkan berbagai masalah

Istana Wakil Presiden. Rapat Komite Pendidikan kembali berlangsung di Kantor Wakil Presiden (Wapres), Rabu 9 Juni 2010. Kali ini, ada dua agenda penting yang menjadi topik pembahasan: program pembangunan karakter bangsa dan sarana pendidikan, terutama guru. “Sebelum memulai, saya ingin menyampaikan keprihatinan melihat kondisi sekarang ini. Banyak video porno yang beredar. Saya prihatin bagaimana dampaknya pada anak-anak. Itu sebabnya semakin penting kita membahas pembangunan karakter bangsa,” kata Wapres Boediono saat memulai rapat.

Sekadar catatan, Komite Pendidikan adalah kelompok informal yang terdiri dari menteri-menteri anggota kabinet. Setiap kali rapat, Wapres akan mengundang menteri yang terkait dengan agenda rapat yang tentu saja berhubungan dengan masalah pendidikan. Hadir dalam rapat kali ini adalah Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M. Nuh, Menteri Agama (Menag) Surya Dharma Ali, Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Armida Alisjahbana, Wakil Menteri (Wamen) Pendidikan Nasional (Diknas) Fasli Jalal, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) E.E. Mangindaan, Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, dan Deputi Menteri Koordinator (Menko) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Fuad Abdul Hamid, mewakili Menko Kesra Agung Laksono.

Pembahasan mengenai program pembangunan karakter bangsa berfokus pada hasil rapat antara Pemerintah, yang dikoordinasikan oleh Menko Kesra Agung Laksono, dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 31 Mei 2010 yang silam. Deputi Menko Kesra menjelaskan paparan di DPR. “Tercapai kesepakatan bahwa pembangunan karakter bangsa merupakan amanat pendiri negara yang merupakan pilar penting,” tutur Deputi Menko Kesra. Kesepakatan yang lain adalah mengenai tema pembangunan karakter bangsa. Yakni, membangun generasi yang jujur, cerdas, tangguh, dan peduli. “Karakteristik ini merupakan pilihan yang dapat mencakup karakteristik baik lainnya, baik karakter yang bersifat universal maupun karakter yang khas Indonesia,” ucap Mendiknas menjelaskan alasan pemilihan tema.

Peserta rapat kemudian memberikan banyak masukan agar tim di bawah pimpinan Menko Kesra lebih tajam lagi merumuskan rencana aksinya nanti. Salah satunya, penajaman karakter yang lebih bernuansa Indonesia karena karakter yang menjadi tema tadi adalah karakter universal. “Indonesianya mana,” tanya Kuntoro. Menteri Agama juga memberkan masukan mengenai pentingnya memasukkan karakter yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. “Jadi rumusan yang lebih tepat adalah membangun karakter yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jujur, cerdas, tangguh, dan peduli,” kata Menteri Agama.

Diskusi mengenai cara mencapai karakter itu juga cukup hangat. Para peserta raat membahas dari mulai plus minus program Pramuka, sampai perlunya mengembangkan karakter yang sportif melalui pengembangan olahraga. “Menteri Keuangan harus menambah anggaran untuk pembangunan sarana olahraga di sekolah-sekolah,” tutur Staf Khusus Wapres M. Iksan. Sedangkan Deputi Ekonomi Seswapres Tirta Hidayat juga menegaskan pentingnya pembangunan karakter melalui kesenian. “Di negara-negara maju saya melihat cara ini sangat efektif membentuk karakter,” kata Tirta.

Setelah satu jam lebih rapat membahas berbagai karaketr yang layak masuk sebagai karakter bangsa maupun cara-cara pencapaiannya, Wapres menilai masukan itu sudah cukup untuk tim dan beralih ke agenda berikut yang tak kalah penting. “Saya ingin melihat bagaimana gambaran sarana fisik pendidikan seperti kelas, guru, dan juga alat-alat belajar-mengajar. Tapi yang paling berat dan penting saat ini adalah guru. Mari kita bahas dulu soal ini,” tutur Wapres.

Di sini terlihat, masalah pengadaan guru ternyata cukup pelik kendati jumlahnya cukup. “Kalau soal jumlah dan rasio secara umum kita sudah cukup mewah,” kata Mendiknas. Secara keseluruhan, jumlah gurudi semua tingkat pendidikan tergolong cukup. Rasio guru dengan murid juga memadai. Yang menjadi persoalan adalah distribusi guru. Di banyak daerah pedesaan, dan terutama daerah terpencil, guru sangat kurang. Sementara di kota-kota besar, banyak guru yang justru kekurangan murid. Misalnya, “Provinsi DKI Jakarta sudah kelebihan 6.000 guru dan sudah bersetifikat. Mereka tidak mau pindah kemana-mana yang penting tetap melihat Monas,” kata Menteri PAN dan RB.

Memindahkan guru dari daerah yang berkelebihan ke kawasan yang kekurangan ternyata tak sederhana. Sebab, wewenang mutasi ada pada kepala daerah kabupaten atau kota. “Jika guru menolak pindah, kita tak bisa apa-apa,” tutur Menteri PAN dan RB. Untuk mengatasi hal ini ada ide untuk membuat sebuah keputusan bersama beberapa menteri. Namun, bagaimana persisnya rumusannya Komite Pendidikan baru membahasnya pada rapat berikut yang berlangsung paling lama sebulan setelah rapat hari ini.

Kualitas guru tentu juga menjadi bahan perbincangan. Karena sampai saat ini masih ada lebih dari 78% guru yang belum bersertifikat. Sementara UU tentang Guru mengamanatkan pada 2015 nanti semua guru sudah harus memiliki sertifikat profesional. Tentu sertifikasi menjadi tugas berat Pemerintah karena waktu yang mendesak. “Jangan pula karena mengejar target, kualitas guru menjadi korban karena akhirnya asal ada sertifikatnya,” kata Kepala Bappenas Armida Alisyahana.

Agar pemecahan persoalan bisa lebih tajam menukik ke sekolah, Kepala UKP4 juga mengusulkan agar Mendiknas membuat basis data sekolah yang terperinci dengan akun per sekolah. Di situ juga terekam posisi sekolah, koordinatnya, “Plus fotonya. Sehingga kita bisa tahu dengan persis berapa kebutuhan sekolah itu jika misalnya memerlukan rehabilitasi. Berapa gurunya, berapa muridnya, semua ada di akun yang tercatat di data base,” usul Kuntoro.

Usul ini juga mendapat dukungan dari Wapres yang menambahkan kemungkinan pemanfaatan hasil Ujian Nasional sebagai tolok ukur untuk mengelola data base sekolah tadi. “Mungkin kita bisa jga menimbang pemanfaatan teknologi informasi untuk mengatasi kekurangan guru di daerah terpencil. Selebihnya mari kita bahas dalam rapat berikut tidak sampai satu bulan dari sekarang,” tutur Wapres.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s